NGANJUK – Narasiplus.my.id-Aktivitas pengembangan kawasan wisata Watu Lawang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, kembali terlihat pada September 2026 setelah sebelumnya dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk pada 31 Agustus 2026.
Kondisi tersebut kini menjadi perhatian LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Jatim. Organisasi tersebut mempertanyakan dasar administratif dan teknis yang menjadi landasan kembali berlangsungnya aktivitas di kawasan tersebut.
Ketua Wilter Jatim GMBI, Sugeng SP, menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan perubahan aktivitas yang terlihat di lapangan. Menurutnya, diperlukan verifikasi terhadap dokumen, keterangan pihak berwenang, serta kondisi faktual di lokasi.
“Kami akan meminta penjelasan langsung, melihat dokumen yang dapat dibuka sesuai ketentuan, kemudian mencocokkannya dengan kondisi di lapangan. Sikap GMBI akan disampaikan setelah proses verifikasi dan kajian dilakukan,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi awak media, Minggu (27/9/2026).
GMBI berencana melakukan audiensi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan penjelasan mengenai rangkaian kegiatan di Watu Lawang. Beberapa hal yang akan diklarifikasi antara lain alasan penghentian aktivitas pada 31 Agustus, persyaratan yang saat itu belum terpenuhi, tindak lanjut penghentian, proses pemenuhan persyaratan, hingga mekanisme verifikasi sebelum kegiatan kembali berlangsung.
Selain itu, GMBI juga akan meminta penjelasan mengenai status dan pemanfaatan kawasan kepada Perum Perhutani KPH Kediri. Klarifikasi tersebut mencakup status lahan, bentuk pemanfaatan, ruang lingkup kerja sama, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas di kawasan Watu Lawang.
Sementara kepada PT Dan Home and Property, GMBI akan memberikan ruang untuk menjelaskan rencana pengembangan, tahapan pekerjaan, dokumen yang telah dipenuhi, serta kondisi aktivitas yang berlangsung saat ini.
Aspek lingkungan juga menjadi bagian dari agenda klarifikasi. GMBI menyatakan akan mencermati kondisi lahan, sistem drainase dan pengelolaan air, penggunaan material, pengelolaan limbah, perubahan bentang alam, serta potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.
Kesesuaian kegiatan dengan dokumen dan persyaratan lingkungan yang berlaku juga akan menjadi bagian dari proses verifikasi.
Per 27 September 2026, GMBI menyatakan telah menyiapkan permintaan klarifikasi kepada Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Administratur Perum Perhutani KPH Kediri, perangkat daerah terkait, serta PT Dan Home and Property.
Ketua GMBI Distrik Nganjuk, Sugito, mengatakan pihaknya akan menggunakan mekanisme berjenjang dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, mulai dari pengumpulan informasi publik, verifikasi dokumen, pemeriksaan kondisi fisik, analisis, klarifikasi, hingga penyusunan kesimpulan berdasarkan data.
“Kami tidak ingin mendahului hasil verifikasi. Setelah data, dokumen dan fakta lapangan kami pelajari, barulah GMBI menyampaikan sikap secara proporsional,” jelas Sugito.
GMBI menilai keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk menjelaskan perubahan kondisi antara penghentian aktivitas pada 31 Agustus dan kembali terlihatnya kegiatan pada September 2026.
Dengan demikian, status, pemenuhan persyaratan, proses verifikasi, serta dasar kembali berlangsungnya aktivitas pengembangan Watu Lawang masih menunggu penjelasan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut.(Bams)







