TUBAN – Narasiplus.my.id-PT Defani Energi Indonesia menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Timur. Sorotan tersebut muncul setelah GMBI melakukan penelusuran terhadap alamat perusahaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan mengaku belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan aktivitas perkantoran perusahaan tersebut.
PT Defani Energi Indonesia tercatat sebagai penyedia dalam sejumlah paket pekerjaan pemerintah di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Salah satu alamat perusahaan yang tercantum dalam data pengadaan berada di Jalan Raya Jemursari Nomor 76, Blok C-38, Lantai 3, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
Menurut GMBI, penelusuran ke alamat tersebut belum memberikan kepastian mengenai keberadaan kantor maupun aktivitas perkantoran PT Defani Energi Indonesia.
Kondisi itu kemudian menjadi perhatian GMBI dan mendorong organisasi tersebut meminta klarifikasi terkait validitas data penyedia serta mekanisme verifikasi administrasi dalam proses pengadaan.
Ketua GMBI Jawa Timur, Sugeng S.P., menegaskan pihaknya tidak ingin menarik kesimpulan hanya berdasarkan hasil penelusuran awal.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian. Tetapi ketika alamat perusahaan yang tercantum dalam dokumen tender kami datangi dan kondisi di lapangan tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan kantor tersebut, tentu ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab,” ujar Sugeng, Kamis (8/10/2026).
GMBI Layangkan Surat Klarifikasi
GMBI mengaku telah melayangkan surat klarifikasi dengan Nomor 277b./KLARIFIKASI-TENDER/DPW-JATIM/LSM-GMBI/IX/2026.
Surat tersebut dilengkapi dengan tiga lembar data tender. Karena keberadaan kantor perusahaan di alamat yang tercantum belum dapat dipastikan, surat klarifikasi kemudian disampaikan ke lokasi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.
Menurut GMBI, surat tersebut diterima oleh seseorang yang menyatakan akan meneruskannya kepada direktur perusahaan.
Namun hingga berita ini disusun, PT Defani Energi Indonesia belum memberikan jawaban resmi atas permintaan klarifikasi tersebut.
Permintaan konfirmasi kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan PUPR Kabupaten Tuban juga masih belum memperoleh tanggapan.
Tiga Paket Pekerjaan Bernilai Puluhan Miliar
Sorotan GMBI tidak hanya berkaitan dengan alamat perusahaan. Berdasarkan data yang dihimpun organisasi tersebut, PT Defani Energi Indonesia tercatat sebagai pemenang tiga paket pekerjaan pemerintah dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Paket pertama yakni Pembangunan RTH 4 Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dengan kode tender 10142871000. Paket tersebut tercatat memiliki pagu sekitar Rp29,335 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp24,999 miliar.
Paket kedua adalah Pembangunan RTH 3 Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan kode tender 10142875000. Paket tersebut tercatat memiliki HPS sekitar Rp24,9 miliar. Sementara nilai pagunya masih memerlukan pencocokan lebih lanjut dengan data resmi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Sedangkan paket ketiga berada di Kabupaten Bojonegoro, yakni Penataan Kawasan Taman Rajekwesi, dengan kode tender 10140897000. Paket tersebut memiliki pagu sekitar Rp22,520 miliar, HPS Rp19,943 miliar, dan nilai kontrak sekitar Rp18,881 miliar.
Untuk dua paket yang nilai pagunya telah teridentifikasi, total pagu anggarannya mencapai sekitar Rp51,855 miliar. Nilai tersebut belum termasuk paket pekerjaan pembangunan RTH Kecamatan Palang.
Minta Verifikasi dan Keterbukaan
Besarnya nilai pekerjaan tersebut membuat aspek administrasi penyedia, validitas dokumen, serta proses verifikasi menjadi hal yang penting untuk dipastikan.
Meski demikian, GMBI menegaskan bahwa hasil penelusuran alamat belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Sugeng meminta PT Defani Energi Indonesia maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan memberikan penjelasan secara terbuka.
“Kalau alamat itu benar, silakan jelaskan dan tunjukkan bukti keberadaannya. Kalau memang ada perubahan alamat atau persoalan administratif, jelaskan secara terbuka. Kami menghormati hak jawab. Tetapi kalau ada data yang ternyata tidak sesuai fakta, tentu harus ada pemeriksaan sesuai ketentuan,” katanya.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data atau dokumen, penilaiannya harus dilakukan berdasarkan bukti serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Begitu pula jika kemudian ditemukan dugaan pemalsuan dokumen atau tindak pidana lainnya, hal tersebut membutuhkan pembuktian tersendiri melalui proses pemeriksaan yang berwenang. Penelusuran alamat perusahaan semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dari PT Defani Energi Indonesia, Pokja Pemilihan, pengelola LPSE, serta PUPR Kabupaten Tuban masih diperlukan.
Penjelasan dari para pihak dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan, tetapi dapat diuji berdasarkan dokumen, prosedur pengadaan, dan kondisi faktual di lapangan.
GMBI menyatakan fokus mereka adalah mendorong proses verifikasi dan keterbukaan, bukan memberikan vonis kepada pihak tertentu.
Sebab, dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, kepastian identitas dan validitas data penyedia merupakan bagian penting dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengadaan yang baik.(Bams)







